APBD Kota Binjai Berdasarkan data DJPK Juni 2025, APBD Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara sudah dibelanjakan sebesar Rp 352Miliar. Ini artinya sudah 34,91 persen dari total belanja APBD Kota Binjai 2025 yang sebesar Rp 1,00 Triliun.
Sementara realisasi pendapatan APBD Binjai yang didapat sampai Juni 2025 adalah sebesar Rp 342,12 Miliar. Pada APBD Kabupaten Kota 2025 ini total Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp 1,01 TriliunBerikut rincian Pendapatan dan Belanja APBD Binjai Provinsi Sumut sampai Juni 2025 dilansir dari data DJPK Kemenkeu RI
Pemerintah Kota Binjai telah mencatatkan realisasi belanja sebesar Rp352 miliar (34,91%) dari total pagu anggaran Rp1,008 triliun pada semester pertama tahun 2025. Sementara itu, realisasi pendapatan daerah tercatat Rp342,12 miliar (33,87%) dari target Rp1,01 triliun. Data ini dirilis berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI per Juni 2025.
Rincian Realisasi APBD Binjai per Juni 2025
1. Pendapatan Daerah
Total Target Pendapatan 2025: Rp1,01 triliun
Realisasi per Juni 2025: Rp342,12 miliar (33,87%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp… miliar (proses verifikasi)
Dana Transfer Pusat (DAU, DAK, DBH): Rp… miliar
Pendapatan Lain-lain yang Sah: Rp… miliar
Baca Juga : Program Makan Bergizi Gratis, Giliran warga Desa Paya Roba kedatangan Tim Sosialisasi
2. Belanja Daerah
Total Pagu Belanja 2025: Rp1,008 triliun
Realisasi per Juni 2025: Rp352 miliar (34,91%)
Belanja Operasional (gaji, tunjangan, operasional dinas): Rp… miliar
Belanja Modal (infrastruktur, peralatan, program prioritas): Rp… miliar
Belanja Tak Terduga (penanganan darurat, bencana): Rp… miliar
Analisis Defisit Sementara
Terdapat selisih Rp9,88 miliar antara realisasi belanja dan pendapatan. Namun, kondisi ini masih dinormal dalam siklus APBD karena:
Belanja proyek fisik biasanya meningkat di semester II.
Pendapatan retribusi dan pajak daerah sering terkumpul lebih besar menjelang akhir tahun.
Proyeksi dan Strategi Ke Depan
Optimalisasi PAD: Pemerintah akan mempercepat penerimaan retribusi dan pajak daerah.
Penyerapan Anggaran Proyek: Dinas terkait diminta mempercepat tender dan pelaksanaan pekerjaan.
Efisiensi Belanja: Pemantauan ketat terhadap belanja tidak prioritas.
Komentar Pejabat Daerah
“Kami optimis APBD 2025 akan terserap maksimal dengan tetap mengutamakan prinsip akuntabilitas. Fokus kami pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Kepala BPKAD Kota Binjai,
