SeiRampah – Polri Gandeng Komnas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah proaktif dengan menggandeng Komnas HAM dan KontraS dalam menangani kasus
BAca Juga : Kunjungi RSUD Budhi Asih, Pramono Bakal Renovasi IGD hingga Cath Lab
Komnas HAM menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan siap membantu proses pendataan, pengumpulan bukti, hingga penyelidikan lapangan secara independen.
Komisioner Komnas HAM mengatakan bahwa kolaborasi ini adalah bagian dari pemenuhan mandat konstitusional untuk melindungi hak sipil warga negara.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah dugaan hilangnya beberapa demonstran pasca aksi menolak UU Omnibus Law pada 2020 lalu.
Dalam kerja sama ini, Polri menyediakan akses data, CCTV, laporan patroli, serta daftar penangkapan resmi kepada Komnas HAM dan KontraS.
Polri juga menyatakan akan memberikan sanksi kepada anggota yang terbukti melanggar SOP dalam penanganan massa aksi.
Hal ini termasuk penggunaan kekuatan secara berlebihan, penangkapan tanpa prosedur hukum, dan penghilangan paksa.
Kapolri dalam arahannya menyebut bahwa citra kepolisian sangat bergantung pada integritas dan akuntabilitas anggotanya di lapangan.
Ia meminta seluruh jajaran untuk kooperatif dan tidak menghalangi kerja lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengawasan.
Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari reformasi internal kepolisian yang saat ini tengah digalakkan untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sementara itu, Komnas HAM akan membuka posko pengaduan terbuka di beberapa kota besar untuk menerima laporan dari masyarakat terkait orang hilang.
Posko ini juga akan menjadi tempat konseling bagi keluarga korban serta sarana dokumentasi kasus secara menyeluruh.
KontraS akan menggelar serangkaian diskusi publik dan forum bersama keluarga korban untuk menekan pemerintah menyelesaikan kasus penghilangan.
Aktivis HAM menyebut kerja sama ini sebagai langkah penting dalam membuka kembali ruang demokrasi yang sempat menyempit.
Meski demikian, mereka juga mewanti-wanti agar kerja sama ini tidak menjadi simbolik semata, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dengan hasil konkret.
Salah satu tuntutan dari pihak korban adalah pengakuan negara atas hilangnya warga negara dalam konteks politik ini
