Polemik Bajaj Maxride di Solo, DPRD Desak Regulasi Jelas Dikeluarkan
Kota Sei Rampah – Polemik Bajaj Maxride seputar keberadaan Bajaj Maxride di Kota Solo semakin memanas. Setelah beberapa bulan beroperasi, Bajaj Maxride, layanan transportasi roda tiga yang mulai populer di Solo, kini menuai protes dari berbagai pihak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera mengeluarkan regulasi yang jelas terkait keberadaan dan operasional Bajaj Maxride ini agar tidak menimbulkan permasalahan lebih lanjut.
Sejak pertama kali diluncurkan, Bajaj Maxride yang menawarkan tarif lebih murah dan fleksibilitas rute dibandingkan taksi atau angkutan umum lainnya, mendapatkan sambutan hangat dari sebagian masyarakat. Namun, dalam perkembangannya, layanan ini juga menghadapi sejumlah masalah, termasuk keluhan terkait keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas. Hal ini memunculkan kekhawatiran di kalangan para pengemudi angkutan umum tradisional serta masyarakat yang menginginkan kejelasan hukum terkait operasional layanan baru ini.
1. Kontroversi Seputar Keberadaan Bajaj Maxride
Bajaj Maxride pertama kali diperkenalkan oleh PT Soloraya Maxride, perusahaan lokal yang mengusung konsep transportasi roda tiga dengan desain modern. Layanan ini menawarkan alternatif transportasi yang lebih terjangkau dan cepat, khususnya untuk jarak pendek dalam kota. Namun, sejak beroperasi, sejumlah masalah mulai muncul. Beberapa di antaranya adalah soal keamanan kendaraan yang belum terstandarisasi, serta kecelakaan yang melibatkan Bajaj Maxride di beberapa titik.
Selain itu, pengemudi angkutan umum tradisional, seperti angkot dan ojek online, merasa terancam dengan kehadiran Bajaj Maxride yang dinilai mengganggu revenue mereka. Beberapa pihak juga mengkhawatirkan bahwa kehadiran Bajaj Maxride justru menciptakan ketimpangan dalam persaingan usaha, karena tarif yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan dengan angkutan konvensional.
Baca Juga: Dikepung Armada Militer AS Iran Nyatakan Siaga Tinggi Siap Perang Habis-habisan
2. DPRD Solo: Regulasi Harus Segera Dikeluarkan
Menanggapi polemik yang berkembang, DPRD Kota Solo melalui Komisi III, yang membidangi transportasi, mengeluarkan desakan agar Pemkot Solo segera mengeluarkan regulasi yang jelas mengenai operasional Bajaj Maxride. Ketua Komisi III DPRD Solo, Rudi Santoso, menegaskan bahwa keberadaan layanan transportasi baru ini harus diatur dengan lebih tegas agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar di masa depan.
3. Pemkot Solo Berjanji Segera Mengeluarkan Regulasi
Pemerintah Kota Solo melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo mengakui adanya kekosongan regulasi terkait operasional Bajaj Maxride. Kepala Dishub Solo, Budi Santoso, mengatakan bahwa pihaknya akan segera merumuskan regulasi yang mengatur tentang keberadaan dan operasional Bajaj Maxride di kota tersebut. Regulasi ini diharapkan bisa mengatur aspek keamanan, tarif, ketertiban lalu lintas, serta memberikan perlindungan hukum bagi pengemudi dan penumpang.
“Kami memahami adanya pro dan kontra terkait Bajaj Maxride. Proses ini akan melibatkan semua stakeholder terkait, termasuk masyarakat, pengemudi angkutan umum, dan pihak-pihak lainnya,” ujar Budi Santoso.
4. Tanggapan Masyarakat dan Pengemudi Angkutan Umum
Sementara itu, masyarakat Solo terbagi dalam dua kelompok dalam menanggapi kehadiran Bajaj Maxride.
“Bajaj Maxride sangat membantu saya, terutama untuk pergi ke kantor atau pasar yang jaraknya tidak terlalu jauh. Namun, bagi pengemudi angkutan umum tradisional, kehadiran Bajaj Maxride menjadi ancaman yang serius. Amin, seorang pengemudi angkot di Solo, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelayanan yang tidak teratur ini. “Bajaj Maxride ini jadi pesaing kami yang tarifnya jauh lebih murah. Kami yang sudah lama beroperasi di sini merasa terancam. Kalau tidak ada regulasi yang jelas, kami akan kesulitan bersaing,” keluh Amin.
5. Regulasi yang Diharapkan
DPRD dan masyarakat berharap regulasi yang akan diterbitkan oleh Pemkot Solo dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Beberapa poin yang diharapkan dapat dimasukkan dalam regulasi tersebut antara lain:
Standarisasi keselamatan untuk armada Bajaj Maxride agar kendaraan yang digunakan memenuhi syarat keselamatan dan kelayakan operasional.
