Sei Rampah – Komisi II DPR Minta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh untuk segera menyurati dua lembaga PBB terkait penanganan bencana di wilayah tersebut yang tidak diperdebatkan oleh pihak internasional.
Bencana yang Terjadi di Aceh
Bencana seperti banjir besar, tanah longsor, serta angin puting beliung telah menyebabkan kerusakan parah, baik pada infrastruktur maupun mengakibatkan korban jiwa.
Menurut data terbaru, ribuan rumah warga rusak akibat banjir yang melanda hampir seluruh kabupaten di Aceh, sementara tanah longsor di beberapa daerah pegunungan menyebabkan terputusnya akses jalan utama. 
Baca Juga : Jelang Pembukaan Tol Fungsional Menhub dan Kakorlantas ke Kraksaan Jatim
Komisi II DPR Minta Meskipun pemerintah daerah dan pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menangani bencana, situasi yang semakin memburuk membuat masyarakat dan berbagai elemen pemerintah merasa perlu adanya dukungan lebih lanjut dari pihak internasional.
Tuntutan Komisi II DPR agar Aceh Surati PBB
Menanggapi bencana yang melanda Aceh, Komisi II DPR menyarankan Pemprov Aceh untuk segera mengirimkan surat kepada dua lembaga PBB yang relevan, yakni Badan Penanggulangan Bencana PBB (UNDRR) dan Program Pembangunan PBB (UNDP).
“Kami mendesak Pemprov Aceh untuk segera melakukan komunikasi formal kepada dua lembaga PBB tersebut.
Aceh membutuhkan bantuan yang lebih besar dan lebih terstruktur dari pihak internasional untuk memastikan pemulihan yang lebih cepat,” ujar Rizal Fadli, anggota Komisi II DPR, saat rapat dengan Pemprov Aceh di Jakarta.
Rizal juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga internasional dalam menangani bencana di Aceh. Menurutnya, meskipun pemerintah sudah bergerak cepat, namun kapasitas pemerintah daerah dalam menangani kerusakan yang terjadi sangat terbatas, baik dari sisi dana maupun sumber daya manusia.
Bencana yang terjadi di Aceh tidak termasuk dalam agenda perdebatan atau diskusi di tingkat internasional dalam pertemuan PBB atau forum besar lainnya.
salah satunya adalah minimnya dorongan dari pemerintah Indonesia untuk mengajak lembaga internasional terlibat lebih dalam dalam penanganan bencana di daerah tersebut.
