Sei rampah – Direktur BUMD Sumut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Utara menjadi sorotan publik setelah kehadirannya dalam sebuah acara yang digelar Partai
Kehadirannya itu memicu pertanyaan mengenai netralitas pejabat BUMD, terutama menjelang masa-masa politik yang semakin dinamis.
Menurut penjelasan awal dari pihak pemerintah daerah, kehadiran direktur tersebut bukan dalam kapasitas resmi sebagai pejabat BUMD. Pemerintah menegaskan bahwa acara tersebut tidak terkait dengan agenda kinerja BUMD maupun tugas resmi yang bersangkutan.
Baca Juga : Pinjam Motor tapi Malah Dibawa Kabur, Perempuan di Batam Ditangkap Polisi
Kejadian Jadi Sorotan Publik
Kemunculan foto dan video yang memperlihatkan sang direktur berada di lokasi acara membuat isu ini cepat menyebar, terutama di media sosial.
Beberapa pengamat juga menilai bahwa pejabat BUMD meski tidak memiliki status kepegawaian seperti ASN, tetap memegang posisi strategis yang berhubungan dengan kepentingan publik. Karena itu, mereka seharusnya berhati-hati dalam menghadiri kegiatan yang berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan politik.
Pemprov Sumut Lakukan Penelusuran Internal
Sekretaris Daerah Provinsi Sumut menyebutkan bahwa pihaknya sudah melakukan pemanggilan internal untuk meminta klarifikasi langsung dari yang bersangkutan. Pemerintah ingin memastikan apakah kehadiran itu murni undangan pribadi atau terdapat motif lain.
Hingga kini, hasil penelusuran awal menunjukkan bahwa direktur tersebut tidak membawa atribut jabatan dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang bersifat politis secara aktif.
Aturan Netralitas Jadi Penegasan Kembali
Kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah provinsi untuk menegaskan kembali aturan mengenai netralitas.
Publik Harapkan Transparansi dan Ketegasan
Masyarakat meminta Pemprov Sumut memberi penjelasan terbuka agar tidak menciptakan rumor berkepanjangan.
Fokus Kembali pada Kinerja BUMD
Dalam kesempatan terpisah, pemerintah mengingatkan bahwa tantangan BUMD Sumut saat ini cukup besar—mulai dari peningkatan pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur bisnis, hingga memperkuat pelayanan publik.
Masyarakat pun menunggu langkah selanjutnya dari Pemprov Sumut untuk memastikan transparansi dan profesionalitas tetap terjaga.
