Sei rampah – Bongkar Pelanggaran Ekspor Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo) menegaskan komitmen Polri dalam menindak tegas berbagai praktik pelanggaran di sektor ekspor yang berpotensi merugikan keuangan negara. Pernyataan ini disampaikan usai dirinya membeberkan hasil penyelidikan terkait dugaan kebocoran penerimaan negara dari aktivitas ekspor ilegal dan manipulasi data perdagangan.
Dalam kesempatan itu, Kapolri mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan tegas kepada seluruh jajaran penegak hukum dan kementerian terkait agar tidak ada lagi celah kebocoran negara, terutama yang disebabkan oleh manipulasi data ekspor-impor, penyelundupan komoditas, hingga praktik korupsi dalam tata niaga nasional.
Arahan Tegas Presiden: Tutup Semua Celah Kebocoran
Kapolri menjelaskan, Presiden meminta aparat penegak hukum untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga — mulai dari Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, hingga aparat kepolisian — agar sistem pengawasan ekspor menjadi lebih ketat dan transparan.
“Presiden sangat tegas. Beliau menekankan bahwa tidak boleh ada lagi praktik ekspor yang merugikan negara, baik karena manipulasi dokumen, under-invoicing, maupun penyelundupan hasil tambang dan sumber daya alam lainnya,” ujar Jenderal Sigit dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (6/11/2025).
Kapolri menambahkan bahwa banyak kasus kebocoran penerimaan negara terjadi bukan hanya karena pelanggaran di lapangan, tetapi juga akibat lemahnya sistem digitalisasi dan verifikasi dokumen ekspor.
“Kita temukan adanya modus pelaku yang sengaja menurunkan nilai ekspor di dokumen agar pajak dan royalti yang dibayar lebih kecil. Padahal, nilai riil di pasar jauh lebih tinggi. Inilah yang sedang kami bongkar bersama aparat terkait,” tegasnya.
Polri Bongkar Modus Pelanggaran Ekspor di Sejumlah Komoditas
Dalam penelusuran terakhir, Polri bersama instansi terkait menemukan sejumlah pelanggaran ekspor yang melibatkan berbagai sektor strategis seperti pertambangan, hasil bumi, hingga kelautan.
Modus yang paling umum ditemukan antara lain:
-
Under-invoicing, yaitu menurunkan nilai barang di dokumen ekspor agar beban pajak berkurang.
-
Re-ekspor fiktif, di mana pelaku membuat laporan seolah barang dikirim ke luar negeri, padahal tetap dijual di dalam negeri.
-
Manipulasi kualitas dan volume barang, terutama dalam komoditas hasil tambang seperti nikel, batubara, dan minyak sawit mentah (CPO).
“Kami bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai untuk memastikan data ekspor dan data penerimaan negara benar-benar sinkron. Semua kegiatan perdagangan lintas batas kini diawasi secara digital dan berlapis,” ungkap Kapolri.
Fokus pada Transparansi dan Digitalisasi Sistem Ekspor
Baca Juga : Tema dan Logo Hari Guru Nasional 2025, Diperingati 25 November
Sesuai arahan Presiden, Polri juga tengah mendukung penuh program pemerintah dalam memperkuat transparansi dan digitalisasi sistem perdagangan ekspor-impor. Hal ini dilakukan melalui integrasi data antara kementerian dan lembaga penegak hukum.
“Langkah ini sangat penting agar setiap transaksi ekspor bisa terpantau secara real-time, tidak bisa dimanipulasi secara manual,” jelas Kapolri.
Satgas ini nantinya akan berkoordinasi langsung dengan aparat di lapangan untuk mencegah penyelundupan, terutama di daerah perbatasan.
Kerugian Negara Capai Triliunan Rupiah
Menurut hasil audit sementara yang diungkap Kapolri, potensi kerugian negara akibat kebocoran di sektor ekspor bisa mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Angka ini berasal dari selisih nilai pajak, royalti, dan bea keluar yang tidak dibayarkan secara semestinya.
“Kalau tidak ditangani serius, kebocoran ini akan terus menggerogoti pendapatan negara. Padahal dana itu seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu, Kapolri memastikan bahwa setiap kasus pelanggaran yang terbukti akan diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.
“Kita akan tindak siapa pun yang terlibat, baik dari pihak swasta maupun oknum aparat yang bermain di dalam sistem. Arahan Presiden jelas: lindungi aset negara dari kebocoran sekecil apa pun,” tegasnya.
Koordinasi Lintas Sektor: Bentuk Pengawasan Baru
Langkah-langkah pencegahan kebocoran negara melalui pengawasan ekspor kini menjadi fokus utama dalam kerja sama lintas lembaga.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan menyiapkan sistem traceability barang ekspor, yang memungkinkan asal-usul produk dapat dilacak hingga ke lokasi produksi. Dengan demikian, seluruh aktivitas perdagangan luar negeri akan terekam secara digital dan dapat dipantau secara transparan.
Kapolri menegaskan bahwa Polri akan terus mendukung penuh langkah tersebut melalui pengawasan hukum dan penegakan kejahatan ekonomi lintas negara.
Penegakan Hukum Jadi Prioritas
Kapolri menutup keterangannya dengan menekankan bahwa penegakan hukum di bidang ekonomi dan perdagangan internasional kini menjadi prioritas nasional. Ia juga menyampaikan bahwa Polri tidak hanya bergerak setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga aktif dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan.
“Kami tidak hanya ingin menindak, tetapi juga memperbaiki sistem. Pencegahan adalah langkah terbaik agar kebocoran negara tidak terjadi berulang,” katanya.
Penutup
Upaya Polri membongkar pelanggaran ekspor dan menindak tegas pelakunya merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional.
>Arahan Presiden agar seluruh aparat bergerak cepat menutup kebocoran negara adalah sinyal kuat bahwa pengawasan perdagangan internasional kini menjadi urusan serius negara.
