Anggota DPR Usulkan 5 Kebijakan Ekologis Pascabencana Sumatera
Kota Sei Rampah – Anggota DPR Usulkan Setelah terjadinya serangkaian bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Pulau Sumatera, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan lima kebijakan ekologis yang diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekosistem dan mencegah bencana serupa terjadi di masa depan. Bencana banjir, longsor, dan kebakaran hutan yang melanda beberapa provinsi di Sumatera dalam beberapa pekan terakhir telah menyebabkan kerugian besar, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
Usulan kebijakan ini mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, terutama terkait dengan pentingnya langkah-langkah yang lebih terstruktur dalam menangani bencana ekologis dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Para anggota DPR menilai bahwa kebijakan ekologis yang berfokus pada pemulihan alam dan mitigasi bencana harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional.
1. Penghijauan dan Rehabilitasi Hutan yang Terdegradasi
Anggota DPR dari Komisi IV yang membidangi sektor lingkungan hidup, Siti Rahmawati, mengusulkan agar program penghijauan dan rehabilitasi hutan menjadi kebijakan utama pascabencana di Sumatera. Bencana alam seperti longsor dan banjir sering kali dipicu oleh kerusakan ekosistem hutan yang semakin parah, baik akibat perambahan ilegal, kebakaran hutan, maupun konversi lahan untuk pertanian dan perkebunan.
“Rehabilitasi hutan yang rusak menjadi langkah pertama yang harus diambil. Hutan memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan alam, mengurangi potensi bencana alam, dan memperbaiki kualitas udara. Oleh karena itu, kita perlu fokus pada pemulihan hutan dengan menanam pohon-pohon endemik dan memastikan keberlanjutan ekosistem hutan,” ujar Siti Rahmawati dalam rapat kerja bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Rehabilitasi hutan ini juga termasuk pemulihan kawasan hutan gambut yang selama ini rawan kebakaran. Menurutnya, pemulihan hutan gambut sangat penting untuk mengurangi emisi karbon dan mencegah kebakaran hutan yang sering terjadi di Sumatera, terutama pada musim kemarau.
Baca Juga: Wakil Wali Kota Bandung Masih Ngantor meski Tersangka
2. Penataan Ulang Wilayah Rawan Bencana
Kebijakan kedua yang diusulkan adalah penataan ulang kawasan yang rawan bencana dengan memperhatikan analisis risiko lingkungan yang lebih komprehensif. Banyak wilayah di Sumatera yang terletak di daerah rawan bencana, seperti daerah-daerah yang sering dilanda banjir dan longsor. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk lebih tegas dalam mengatur penggunaan lahan dan memastikan pembangunan tidak dilakukan di area yang berisiko tinggi terhadap bencana alam.
Anggota DPR lainnya, Joko Santoso, mengungkapkan bahwa kebijakan penataan ulang wilayah harus mencakup perencanaan tata ruang yang memperhatikan kondisi ekologi. “Pembangunan harus mengutamakan keberlanjutan lingkungan. Jika tidak, kita justru akan memperburuk kondisi lingkungan yang sudah rapuh. Pembangunan infrastruktur dan perumahan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan analisis risiko bencana alam dan konservasi alam.”
3. Pengembangan Sistem Peringatan Dini Berbasis Teknologi
“Dengan menggunakan teknologi satelit, sensor cuaca, dan sistem pemantauan, kita bisa mengembangkan sistem peringatan dini yang lebih efektif. Dengan data yang lebih tepat, upaya mitigasi bencana dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
4. Anggota DPR Usulkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Konservasi Alam
“Pemberdayaan masyarakat harus menjadi bagian dari solusi. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan rawan bencana, seperti hutan dan pesisir, harus dilibatkan dalam konservasi alam. Hal ini tidak hanya akan membantu mengurangi dampak bencana, tetapi juga menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi mereka,” ujar Taufik Hidayat.
5. Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Kebijakan terakhir yang diusulkan adalah penguatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, khususnya dalam sektor perkebunan dan pertanian.
“Sumber daya alam yang kita miliki harus dikelola dengan bijak dan berkelanjutan.
